Jasingan dan DPRD Gelar Hearing
Guna mendorong Pembangunan Pendidikan dan Kesehatan Berbasis Gender
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke dan Jaringan Transparansi Penganggaran (Jasingan) Kabupaten Merauke melaksanakan rapat dengar pendapat (hearing), Selasa (17/3/15).
Hearing ini terkait kajian yang dilakukan oleh Jasingan terhadap penyelenggaraan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Merauke. Yang mana dikaji minimnya kesetaraan gender dalam dua bidang pembangunan itu.
“Jasingan ini adalah aliansi dari CSO, LSM dan organisasi kemasyarakatan lainnya. Kami hearing terkait masalah pendidikan dan kesehatan yang pembangunannya berkeadilan gender,” terang Ketua Jasingan Merauke, Ronal Imkota.
Katanya, berdasarkan kajian yang dilakukan, kebijakan pendidikan dasar kabupaten Merauke berpotensi melahirkan ketidakadilan gender. Partisipasi anak perempuan cenderung tertinggal pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
Sementara di bidang kesehatan, kurangnya peningkatan alokasi anggaran kesehatan dasar untuk mewujudkan keadilan gender. Jasingan berpendapat, pengembangan program perlu pertimbangan aspek-aspek gender.
“Analisis kami ini mengacu pada data-data yang disurvei di lapangan. Di pendidikan, misalnya, perempuan cenderung tertinggal pada jenjang yang lebih tinggi. Di kesehatan, derajat kesehatan masih relatif rendah. Nah peran perempuan ini perlu ditingkatkan,” kata dia.
Kata Ronal, ada beberapa poin yang direkomendasikan, diantaranya Pemkab Merauke perlu mengembangkan program pendidikan yang konseptual, terpilah dan adil gender di setiap sekolah. Pemkab juga perlu meningkatkan alokasi anggaran kesehatan dasar yang berbasis data terpilah dan adil gender.
Anggota Komisi A (bidang kesehatan dan pendidikan) DPRD Merauke, Heribertus Silubun mengatakan, masalah pendidikan dan kesehatan yang disampaikan oleh Jasingan perlu dikonkritkan lagi.
“Kami minta supaya masalah-masalah itu bisa lebih riil, dimasukkan dalam usulan program, sehingga kita bisa panggil SKPD terkait dan hearing. Memang masalah pendidikan dan ksehatan ini adalah realita yang kita alami,” ujarnya.
Kata Silubun, berbicara pendidikan dan kesehatan perlu adanya komunikasi dan kesepahaman bersama untuk menemukan solusi bagi kedua bidang tersebut.
“Makanya tadi saya sampaikan perlu adanya permasalahan yang riil. Sehingga ini dibahas bersama SKPD terkait. Kami juga anjurkan dibuat dalam bentuk program, sehingga bisa kita upayakan di penganggaran 2016,” tandasnya.
http://bintangpapua.com/