Bimtek SKKNI Bidang Kominfo Bagi Anggota Kerja Muda Diselenggarakan di Merauke
Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Makassar, Kementrian Kominfo (BBPKI) menyelenggarakan Bimtek dan Sertifikasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Kominfo Bagi Anggota Kerja Muda Kabupaten Merauke, Papua.
Kegiatan dibuka Wakil Bupati Merauke, Sularso di Swiss Bell hotel Merauke, Kamis (15/6) dan berlangsung hingga Sabtu (17/6). Dihadiri Perwakilan BBPKI makassar, Djunaidy Aspan, S.Sos, MAP sebagai nara sumber atau pemberi materi. Dalam sambutan Bupati Merauke yang dibacakan Wakil Bupati, Sularso mengatakan, kegiatan ini sangat penting dan strategis sebagai salah satu langkah pemerintah untuk memfasilitasi kesiapan angkatan kerja dalam bersaing dengan tenaga kerja terdidik lainnya.
"Terutama saat ini pasar kerja nasional dan internasional menuntut tersedianya tenaga kerja yang kompeten di setiap bidang. Banyak industri atau organisasi yang mempersyaratkan adanya sertifikasi bagi tenaga kerja yang ingin bekerja yang sertifikasinya diterbitkan oleh lembaga otoritas yang sah," ujar Sularso.
Kompetensi kerja yang dituntut adalah spesifikasi dari sikap, pengetahuan dan ketrampilan atau keahlian serta penerapannya secara efektif dalam pekerjaan sesuai dengan standar kerja. Sehingga Indonesia sebagai salah satu negara sebelum memasuki dunia kerja mengantisipasi persaingan tenaga kerja di era masyarakat ekonomi ASEAN terutama di Merauke.
Untuk itu, pemerintah Kabupaten Merauke berkomitmen membentuk skill labor dengan melibatkan seluruh stakeholder khususnya di bidang pendidikan formal maupun non formal. Sasarannya adalah membentuk tenaga kerja muda untuk memiliki keahlian dan pemikiran yang bersifat global yakni memiliki kemampuan untuk berkomunikasi bahasa asing.
Selanjutnya, memahami nilai kearifan lokal untuk memfilter budaya asing yang masuk dan mempengaruhi budaya Indonesia dan Merauke khususnya. Menggalakkan pelatihan sejenis guna melatih bertenaga kerja memiliki ketrampilan memadai dan mensingkronisaskan antara kurikulum kejuruan atau pendidikan keahlian dengan kebutuhan pasar kerja sehingga menghasilkan tenaga kerja yang siap pakai.